Sunday, January 13, 2008

RATUSAN TRILIUN RUPIAH UANG RAKYAT DIPARKIR

SEPUTAR INDONESIA, JUM'AT 11 JANUARI 2008


YOGYAKARTA (SINDO) – Ratusan triliun rupiah uang rakyat Indonesia terparkir di bank, khususnya Bank Indonesia. Sementara itu, tidak banyak dana deposit rakyat (nasabah) yang tersalur ke sektor riil nasional.

Kondisi semacam itu ditengarai sebagai penyebab terpuruknya perekonomian Indonesia. Pakar ekonomi Dwi Condro Triono mensinyalir ada sekitar Rp350-400 triliun uang nasabah parkir atau tak termanfaatkan. Dana menganggur itu, menurut Condro, salah satunya diakibatkan karena masih tingginya suku bunga BI.

”Dengan BI rate yang masih 8% membuat para bankir-bankir lebih memilih membeli surat berharga BI. Catatan BI, Loan to Deposit Ratio (LDR) tahun 2007 di atas 50%. Itu membuktikan banyak uang rakyat yang terparkir di BI,”kata Condro saat mengisi acara Reflesi Pergantian Tahun Hijriyah yang digelar DPD I Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) DIY di Gedung Graha Wana Bhakti Yasa, Baciro,Yogyakarta,kemarin.

Dampaknya, kata Condro, dana di bank tidak banyak tersalurkan ke sektor riil,karena pemilik bank cenderung membeli surat berharga BI dengan harapan memperoleh bunga tinggi. ”Dengan suku bunga BI yang masih tinggi, para direktur bank itu tinggal tidur saja sudah dapat bunga banyak,”ungkap Condro.

Namun, dari sudut pandang agama, menurut Condro, suku bunga adalah haram. Sesuai tema acara “Hentikan kapitalisme dengan Syariah dan Khilafah Menuju Indonesia Mandiri dan Sejahtera” Condro berpendapat sistem ekonomi konvensional Indonesia harus diubah. ”Kita harus revolusi ekonomi, ” tandasnya.

Sementara itu,Amien Rais selaku keynote speak acara tersebutmengatakan, untuktercapainya keadilan, ruh syariah dan ruh khilafah merupakan solusi perbaikan ekonomi Indonesia.

Amien juga mensinyalir para pemimpin Indonesia masih takutdanselalubawahtekanan lembaga ekonomi neo liberal– kapitalisme asing. Humas HTI DIY Yoyok Tindyo mengatakan, model negara (khilafah) yang dipimpin khalifah seperti zaman Nabi SAW dianggap dapat mewujudkan keadilan seluruh sektor di negeri ini. (moch fauzi)


Negara Asing Makin Dominan di Indonesia

JAWA POS - RADAR JOGJA, Minggu 13 Januari 2008

JOGJA - Sekitar 1.500 anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) memadati Gedung Wana Bhakti Yasa Amongrogo, kemarin. Mereka mengikuti acara Refleksi Pergantian Tahun Hijriyah yang berlangsung pukul 08.00 hingga 12.00.

Pada refleksi bertema "Hentikan Kapitalisme dengan Syariah dan Khilafah, Menuju Indonesia Mandiri dan Sejahtera" ini disampaikan presentasi gagasan Islam untuk Indonesia Mandiri dan Sejahtera. Yakni, meliputi bidang politik, ekonomi, sainstek, dan hukum.

Acara ini juga menghadirkan mantan Ketua MPR RI Prof Dr HM Amien Rais MA. Di depan keluarga besar HTI, Amien menyampaikan makalah Dampak Kapitalisme terhadap Bangsa dan Tantangan Penerapan Islam.

"Tujuan acara ini antara lain untuk menjelaskan gagasan Islam dalam mengatasi dampak buruk kapitalisme dengan syariah dan khilafah," kata Ketua DPD I HTI DIJ Ir HM Rosyid Supriyadi MSi dalam sambutannya.

Tim Sosialisasi Bidang Politik dalam paparannya menyatakan, asing semakin dominan di Indonesia. Tim ini menyebutkan empat kekayaan alam yang pengelolaannya tidak terlepas dari tangan negara asing. Yakni kilang LNG Arum Aceh, Blok Cepu, Freeport, dan tambang tembaga di Nusa Tenggara.

Sementara itu berkait bidang pendidikan, HTI mengungkapkan sebanyak 33,9 juta anak Indonesia dilanggar hak pendidikannya. Dari jumlah ini, 11 juta anak berusia 7-8 tahun buta huruf. Bahkan, sama sekali tidak mengenyam bangku sekolah. Sisanya putus sekolah.

Berkait bidang ekonomi, HTI menilai pertumbuhan ekonomi selama tahun 2007 mencapai 6,3 persen. Laju inflasi mampu ditekan hingga 6,25 persen. Suku bunga rata-rata delapan persen.

"Sedangkan angka kemiskinan sebesar 37,17 juta. Turun sebesar 2,13 juta dibandingkan tahun 2006 yang berjumlah 39,9 juta," papar Ketua Tim Bidang Ekonomi Ir Dwi Condro Triono MAg.

HTI juga mengingatkan, penguasaan asing atas industri perbankan telah mencapai 44 persen. Penguasaan asuransi 45,09 persen. Lalu, kepemilikan asing pada industri telekomunikasi 69,85 persen. Penguasaan asing bidang pertambangan dan migas mencapai 90 persen. (uki)